Tulisan ini dimuat di detikcom Senin 02 Juli 2018

Kelompok konservatif di Indonesia merupakan kekuatan politik yang signifikan. Kelompok ini terdiri dari dua aliran yang cukup kokoh. Yang pertama adalah mereka memiliki kecenderungan relijius yang sangat kuat. Kelompok yang pertama ini diwakili oleh PKS, PBB dan simpatisannya. Kelompok kedua adalah mereka yang memiliki kecenderungan nasionalis, yang diwakili oleh Gerindra dan kader-kadernya. PAN merupakan kekuatan ketiga yang boleh dibilang sebagai gabungan antara kekuatan nasionalisme dan agama.

Demokrasi yang kuat membutuhkan oposisi yang kokoh. Kelompok kanan saat ini merupakan kelompok yang viable untuk menempati posisi tersebut. Mereka memiliki visi yang berbeda. Dan, mereka juga memiliki potensi untuk menjadi kelompok yang berkuasa di masa depan.
Prospek kaum kanan untuk memenangkan kekuatan sebenarnya tidak terlalu buruk. Ada beberapa alasan yang dapat mendukung pernyataan demikian. Pertama, kelompok kanan di Indonesia memiliki jumlah masa yang signifikan. Kedua, adanya silent majority yang memiliki afinitas dengan kaum kanan-konservatif, namun tidak mau diasosiasikan dengan radikalisme, fundamentalise, dan ekstremisme. Ketiga, tidak semua orang setuju atau suka dengan gaya kepemimpinan yang sekarang.
Terlepas dari kinerja pemerintah, ketidaksukaan atau ketidaksetujuan itu akan selalu ada. Manusia adalah makhluk rasional sekaligus emosional. Mereka memilih dengan otak sekaligus perasaan. Terkadang, aspek yang terakhir lebih mendominasi daripada aspek yang pertama. Dengan melihat ketiga aspek di atas, ada potensi besar di sana untuk memajukan kekuatan politik kanan-konservatif di Indonesia.

Untuk mencapai kekuasaan, maka kekuatan kanan perlu sedikit untuk dipermak. Meskipun kelompok konservatif memiliki prospek yang bagus untuk menduduki kekuasaan, beberapa aktor dalam kubu ini cukup membuat sebagian besar rakyat Indonesia terganggu. Oleh karenanya, maka diperlukan perbaikan-perbaikan.

Pertama, mengamalkan moderatisme dan membersihkan diri dari unsur-unsur radikalisme dan fanatisme. Sejarah menunjukan bahwa partai yang berkuasa seringkali merupakan partai yang moderat, atau berjalan di tengah. Dan, sebaliknya kelompok-kelompok ekstrem selalu berada di pinggiran. Mungkin saja kelompok-kelompok ekstrem ini memenangkan perolehan suara dalam pemilu. Namun, untuk berkuasa mereka perlu menarik sebanyak mungkin pemilih. Dan, itu tidak dapat dilakukan jika visi dan misi mereka terlalu partisan.

Problem lain bagi mereka yang menghendaki Islam sebagai ideologi negara adalah adanya banyak corak mazhab Islam di Indonesia yang masing-masing memiliki visi politik yang berbeda. Jika Islam ingin diterapkan sebagai ideologi di Indonesia, maka Islam versi yang mana? Semua akan melakukan kontes memajukan versi ideologinya masing-masing.

Model yang cocok untuk diambil oleh gerakan kanan di Indonesia adalah model yang sudah diterapkan oleh NU dan Muhammadiyah. Dua organisasi Islam di Indonesia ini sudah merasa puas dengan Pancasila sebagai dasar negara. Keduanya tidak melihat adanya kontradiksi antara Islam dan Pancasila. Sebaliknya, keduanya memandang Pancasila sebagai penjelmaan filosofis ajaran Islam untuk kehidupan bernegara di Indonesia yang pluralis. Sila pertama Pancasila bukan hanya compatible dengan ajaran Islam, tapi merupakan cerminan langsung dari inti ajaran Islam, yaitu tauhid.

Konsekuensi dari menerima Pancasila sebagai dasar negara adalah memupus mimpi untuk menjadikan NKRI sebagai negara Islam. NKRI adalah bentuk final yang tidak boleh diganggu gugat. Oleh karena itu, segala elemen yang secara terang-terangan (atau sembunyi-sembunyi) ingin mengganti bentuk negara Indonesia perlu dikikis habis dalam tubuh konservatisme di Indonesia. Tidak ada tempat bagi mereka yang ingin menegakan negara Islam, khilafahisme dan sejenisnya.

Energi umat sudah terlalu banyak dihabiskan untuk mewujudkan mimpi yang tidak realistis ini. Di tengah berbagai revolusi kemajuan sains teknologi, mulai dari otomatisasi, Kecerdasan Buatan, rekayasa genetika, eksplorasi samudera dan angkasa, umat masih dijejali dengan ambisi untuk me-reset bentuk negara. Ketika bangsa lain sudah sibuk mempersiapkan diri menjelajah planet sebelah, bangsa kita masih sibuk dengan visi untuk memutar segalanya, kembali ke titik nol.

Jika demikian, lalu apa yang tersisa dari karakter gerakan kanan atau koalisi keumatan jika kedua aspek di atas dihilangkan? Bukankah selama ini aspirasi-aspirasi islami itulah yang selalu menjadi andalan gerakan kanan di Indonesia? Seperti yang disebutkan sebelumnya, merangkul Pancasila bukan berarti menghilangkan Islam. Sebagai agama mayoritas di Indonesia, Islam memiliki privilege tersendiri. Dari mulai falsafah negara sampai dengan hukum keluarga.

Umat Islam di Indonesia tidak kekurangan suatu apapun. Poin yang ingin disampaikan adalah, Islam dapat terus menjadi inspirasi gerakan politik atau sosial. Umat Islam dapat terus memajukan agenda-agendanya yang dianggap memenuhi kebutuhan umat dan rakyat banyak. Namun, kaum kanan di Indonesia perlu menarik garis batas. Yaitu, dengan tidak menambah huruf I dalam kata NKRI. Dengan kata lain: Islamic finance, Yes; Islamic State, No.

Ketiga, gerakan kanan di Indonesia perlu mengedukasi pengikut dan kader-kadernya. Menjauhkan kader-kadernya dari hoax, berita palsu, atau isu yang dibuat-buat. Isu utang negara saat ini jelas sangat tidak relevan. Isu ini hanya akan menarik mereka yang buta tentang ekonomi, dan menjauhkan kelas menengah yang terdidik.

Isu tenaga kerja asing juga tampak kurang relevan karena tidak didukung oleh data dan informasi yang valid. Rakyat di Indonesia harus mulai panik dengan tenaga kerja asing jika mereka mulai melihat TKA menjadi sopir taksi, pelayan restoran, atau pengurus cuci mobil dalam jumlah yang signifikan. Dan, semua itu belum banyak terjadi di Indonesia. Jika ingin melihat contoh jumlah tenaga kerja asing yang membludak, maka tengoklah ke luar. Malaysia, Hong Kong, atau negara-negara teluk yang banyak dibanjiri oleh tenaga kerja dari Indonesia.

Jika yang dikhawatirkan oleh gerakan kanan adalah tenaga kerja ilegal, maka memajukan isu tenaga kerja asing tidak tepat sasaran. Tenaga kerja ilegal jelas bukan kebijakan resmi pemerintah. Itu hanya buah dari lemahnya sistem pemantauan imigrasi di lapangan. Tidak ada pemerintahan yang rasional yang akan melakukan blunder dengan membanjiri negaranya sendiri dengan tenaga kerja asing, khususnya ketika tenaga kerja lokal sendiri cukup banyak.

Keempat, devosi terhadap Islam harus dibuktikan dengan kerja dan hasil yang nyata. Misalnya, dengan memajukan dan mensejahterakan rakyat secara keseluruhan. Hal ini dapat ditempuh, misalnya, dengan mengajukan kebijakan-kebijakan alternatif yang dapat mendongkrak perekonomian umat.
Oposisi tidak boleh hanya dilakukan dengan mengkritik pemerintah. Apalagi jika kritik tersebut tidak di-back-up dengan dengan data-data yang valid. Oposisi harus harus berinovasi dalam menawarkan ide-ide, yang bukan hanya menarik bagi pengikutnya, melainkan juga menarik bagi kalangan yang lebih luas. Partai Buruh di Inggris misalnya, merangkul ide-ide pasar bebas, meskipun partai ini berhaluan kiri-sosialis. Lawannya partai konservatif juga tidak segan mengadopsi ide-ide yang berbau sosialistik. Semua itu dilakukan guna merangkul sebanyak mungkin pemilih.

Berbicara tentang merangkul sebanyak mungkin pemilih, maka ini membawa pada poin yang kelima, inklusivitas. Gerakan kanan, meskipun diinspirasi oleh agama, harus dapat merangkul semua elemen masyarakat. Ironisnya, PDI-P sebagai partai penguasa sudah menyadari hal ini dari sejak lama. Mereka menyerap elemen relijius dengan membentuk Baitul Muslimin Indonesia guna memayungi kelompok Islam yang berhaluan nasionalis. Selain memberikan tempat bagi umat Islam, hal ini juga telah menetralisasi citra PDI-P sebagai partai yang sekuler.

Selama ini, partai-partai kanan di Indonesia hanya berpentas di tengah-tengah pemilihnya yang sudah militan. Tapi, di dunia politik militansi bukanlah segalanya. Militansi tidak bernilai apa-apa jika tidak dapat diterjemahkan dalam bentuk kekuasaan. Mereka yang militan jumlahnya terbatas. Untuk meraih kekuasaan, kelompok kanan perlu membangun tenda yang lebih besar, melebihi tenda yang didiami oleh kader-kadernya yang militan.

Terakhir, kelompok populis kanan yang ingin berkuasa harus membangun kredibilitas dan citra yang positif. Di era digital sekarang ini, benar bahwa masyarakat dapat dibodohi. Tapi, pada saat yang bersamaan mereka juga mudah tersadarkan. Informasi mudah dikroscek. Merebut kepemimpinan dengan cara-cara kotor –menebar hoax dan berita palsu– harus dijauhi oleh kelompok konservatif di Indonesia. Cara-cara kotor demikian bukan hanya merusak kredibilitas, namun juga bertentangan dengan nilai-nilai konservatif yang dianut oleh gerakan kanan di Indonesia.

Kelompok kanan di Indonesia saat ini tidak kekurangan tokoh. Baik PKS, Gerindra, ataupun PAN masing-masing memiliki kader yang sebenarnya berpotensi untuk menjadi pemimpin. Yang mereka butuhkan adalah visi yang jelas serta kredibilitas. Sehingga sebagian besar rakyat di Indonesia dapat mengembankan amanah kekuasaan pada mereka.