Surveillance-camera

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang mengakibatkan dampak yang sangat dalam. Kejahatan ini bukan hanya menimbulkan korban jiwa, namun juga menimbulkan dampak sosial politik lain yang lebih jauh lagi, yaitu semakin mengecilnya kebebasan sipil demi alasan keamanan. Kejadian teror seringkali diikuti oleh keinginan sebagian elemen di masyarakat untuk memperkuat peran serta negara dalam melindungi warganya.

Tentunya ini merupakan hal yang mafhum. Masyarakat menginginkan kehidupan yang aman jauh dari berbagai gangguan, khususnya gangguan teror. Dari sisi pemerintah, keamanan merupakan aspek paling utama yang wajib diberikan oleh negara. Namun pertanyaan yang patut diajukan adalah, sampai sejauh mana peranan negara dalam memberikan keamanan pada warganya dapat ditolerir? Kejadian luar biasa seperti kejahatan terorisme seringkali memunculkan problem klasik, yaitu: Bagaimana menyeimbangkan antara aspek keamanan (Security) dan kebebasan (Liberty)?

Keamanan dan Kebebasan merupakan dua aspek yang sangat penting dalam masyarakat modern. Keamanan merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan kebebasan. Tanpa keamanan, hampir mustahil bagi setiap individu untuk menikmati kebebasan. Namun sebaliknya, negara yang terlalu eksesif dalam melaksanakan fungsinya untuk melindungi warga, yang berakibat pada minimnya kebebasan individu juga kontraproduktif. Walau bagaimanapun, Indonesia bukan termasuk ke dalam negara dengan rezim tertutup yang mengingkari kebebasan warganya. Oleh karena itu, dalam memerangi kejahatan teror, perlu juga diperhatikan hak-hak dan kebebasan warga.

Kebebasan disini tentunya tidak boleh direduksi hanya pada perlindungan HAM para pelaku kejahatan teror. Mereka yang terbukti melakukan kejahatan luar biasa terorisme perlu mendapat hukuman, sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Yang terjadi saat ini adalah, masyarakat di Indonesia seringkali menganggap mereka yang berteriak HAM ketika teror terjadi, sebagai orang-orang yang ingin melindungi HAM kelompok teroris. Bukan itu sama sekali. Kepedulian para aktivis HAM terletak pada kenyataan bahwa regulasi anti-terorisme seringkali memiliki dampak yang sangat luas.

Undang-undang terorisme yang sekarang sedang direvisi tidak hanya berlaku untuk saat ini saja. Peraturan ini juga diharapkan dapat berlaku untuk hari ini dan masa yang akan datang. Sampai hari ini, definisi tentang terorisme itu sendiri masih belum disepakati oleh para ahli. Jika definisi terorisme misalnya dibuat terlalu longgar, maka apa yang akan terjadi jika undang-undang tersebut dipakai oleh pemerintah untuk menyerang setiap jenis oposisi yang dianggap menghalangi jalannya roda pemerintahan. Begitupun dalam pelaksanaannya, pemerintah yang terlalu permisif mengawasi warganya juga dapat menjadi masalah besar. Jika pengawasan (surveillance) tersebut jatuh ke tangan rezim yang jahat, maka sistem pengawasan dapat menjadi bumerang.

Indonesia memang tidak menganut tradisi liberalisme sebagaimana yang dianut oleh banyak negara Barat. Di negara liberal seperti Amerika misalnya, rakyat seringkali curiga dengan kekuatan besar yang terkonsentrasi pada satu lembaga atau institusi. Meski negara sering digambarkan sebagai representasi semua warga, ia bukanlah wadah yang netral. Ada banyak kepentingan yang bertarung di dalamnya. Jika wadah tersebut dikuasai oleh rezim otoriter, maka dia dapat berbuat seenaknya. Tidak terkecuali Indonesia. Jika negara ini diperintah oleh pemerintahan yang baik, yang peduli dengan hak-hak warganya, tentunya ini tidak menjadi masalah. Pemerintah yang baik akan menggunakan undang-undang terorisme dengan baik pula. Namun, perlu diingat bahwa tidak ada jaminan masyarakat Indonesia akan diperintah oleh rezim yang baik hati selamanya. Oleh karena itu, undang-undang terorisme tersebut harus dibuat dengan sangat hati-hati. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari potensi undang-undang tersebut disalahgunakan oleh rezim yang “tidak baik” di masa depan.

Kejadian luar biasa seperti terorisme adalah litmus test bagi negara yang menerapkan demokrasi seperti Indonesia. Kejadian luar biasa seperti ini dapat dibilang sebagai ujian, sejauh mana pemerintah kita dapat menyeimbangkan antara kebebasan dan keamanan. Apakah dengan kejadian ini pemerintah dapat memaksimalkan keamanan tanpa mereduksi kebebasan warga. Atau sebaliknya negara tergoda untuk mengawasi rakyatnya secara eksesif. Yang akhirnya tidak memberi ruang privasi sedikitpun bagi warganya.