14151602550_77ecc7e64d_b

Dua bulan kemarin bablas tidak menulis satu artikel pun di blog ini. Alasan resminya karena saya sibuk melakukan riset untuk tugas paper pertama pada termin ke satu. Deadline pengumpulan paper adalah hari senin kemarin sekitar jam 11 pagi. Tapi papernya sudah saya kirim sehari sebelumnya. Antara percaya dan tidak, akhirnya tugas sebanyak empat ribu kata itu pun selesai. Setelah berhari-hari gundah karena ide sulit sekali untuk dikeluarkan akhirnya paper pun jadi tertulis sepanjang kurang lebih 14 halaman plus daftar pustaka.  

Pada termin pertama saya hanya mengambil satu mata kuliah, yaitu mata kuliah pengantar hukum konstitusi. Banyak sekali tema yang ingin saya dalami untuk dijadikan bahan paper pada mata kuliah ini. Namun karena keterbatasan waktu, mahasiswa hanya diperbolehkan untuk mendalami satu topik saja untuk dijadikan bahan paper.

Convenor menawarkan empat topik pilihan. Pilihan pertama seputar kebebasan beragama di Eropa dengan mengambil sudut pandang dari Rawls dan Schmitt. Kedua tentang pemikiran paradigma hukum Habermas. Ketiga mengulas artikel yang ditulis oleh Hans Lindahl (Belum pernah mendengar sebelumnya tentang orang ini). Dan terakhir mengomentari referendum Catalonia. Dari ke empat tema tersebut tidak ada satupun yang masuk di hati. 

Sebenarnya sempat tertarik untuk mengulas kebebasan beragama di Eropa. Namun kendalanya, ketika saya mulai membaca teks karya Rawls tentang teori keadilan, saya sempat ‘kejepit’. Pemikiran Rawls tentang keadilan sama sekali gak masuk ke kepala. Saya sebenarnya sudah kegirangan karena saya pikir tema inilah yang dikuasai dengan baik. Problem kebebasan beragama di Eropa adalah topik yang sangat menarik untuk dieksplorasi karena karena banyak sekali kelokan dan kejutan yang dapat dituangkan ke dalam paper. Pertama misalnya soal keberadaan pendatang baru yang sulit atau bahkan menolak untuk berintegrasi dengan masyarakat Eropa. Kedua adalah bangkitnya gerakan populis yang ingin mempertahankan kultur dan peradaban Eropa dari ‘invasi’ pendatang baru. Dan terakhir adalah Eropa sendiri yang selama ini mengklaim sebagai benteng kebebasan. Ditambah lagi alasan saya pribadi yang sedang kesengsem dengan pemikiran Carl Schmitt.

Namun apa boleh dikata, saya mogok ketika membaca teks karya Rawls. Akhirnya selama beberapa minggu, otak saya mengambang memilah-milah topik lain yang bisa dijadikan bahan paper sambil memutar kembali serial The Big Bang Theory. Sebenarnya mahasiswa dapat memilih topik lain yang sesuai dengan seleranya masing-masing jika ke empat topik di atas tidak sreg dengan pilihan pribadi. Dengan catatan si mahasiswa mendiskusikannya terlebih dahulu dengan pengampu mata kuliah. Namun saya mengalami apa yang oleh Barry Schwartz disebut dengan paradox of choice: Semakin banyak pilihan, semakin sengsaralah kita. Semakin banyak tema yang ingin saya bahas, semakin sulit untuk memutuskan tema mana yang akan ditulis. Saya memutuskan untuk tetap memilih satu dari ke empat tema diatas, dan pilihan saya jatuh pada pemikiran paradigma hukum Habermas.

Ini sama sekali di luar dugaan karena sedari awal saya tidak berminat mendalami Habermas. Bukan karena Habermas terdengar asing (Btw. Habermas adalah satu pemikir teori kritis dari Mazhab Frankfurt), tapi karena dari dulu imej Habermas  sangat berat dan menanjak buat saya telaah. Membaca pemikiran dia akan membuat saya kelelahan di tengah jalan. Tapi apa boleh dikata, saya sudah desperate untuk menentukan topik. Akhirnya saya memberanikan diri membuka teks dia tentang paradigma hukum prosedural. Di luar dugaan, ternyata apa yang dia tulis sangat sedap untuk dicerna. Awal Desember keputusan saya sudah bulat untuk mengkaji Habermas. Dan pembacaan literatur pun di mulai.

Dalam literatur yang saya baca, Habermas memunculkan ide tentang paradigma hukum prosedural untuk melengkapi dua paradigma hukum sebelumnya. Menurut dia ada dua jenis paradigma hukum yang cukup dominan sekarang ini di Barat. Pertama adalah paradigma hukum liberal. Ini merupakan paradigma hukum yang paling tua. Derivasi dari pemikiran era pencerahan.

Konsep paradigma hukum liberal sangat sederhana. Menurut paradigma ini, negara memiliki peran yang sangat minimal yaitu memberikan jaminan kesetaraan di depan hukum pada warganya. Tidak lebih dan tidak kurang. Individu dibebaskan dalam mengejar apapun yang dikehendakinya selama itu tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Namun sebagaimana yang kita saksikan, paradigma hukum ini memiliki cacat karena hanya menjamin kebebasan negatif individu. Dalam kehidupan nyata, paradigma hukum ini menimbulkan kesenjangan yang besar karena tidak setiap orang memiliki kapasitas yang sama untuk mengejar apa yang dikehendakinya.

Untuk mengoreksi cacat yang terdapat dalam paradigma hukum liberal ini maka paradigma hukum yang baru muncul, yaitu paradigma hukum kesejahteraan. Tesis paradigma hukum kesejahteraan adalah: apabila setiap orang memiliki kapasitas yang berbeda dalam melaksanakan kebebasannya, maka negara perlu turun tangan untuk memastikan setiap individu memiliki kapasitas yang sama dengan cara memberikan jaminan dan bantuan sosial. Akan tetapi, menurut Habermas, paradigma hukum kesejahteraan ini juga memiliki cacat dan menimbulkan problem baru.

Negara yang menerapkan sistem kesejahteraan adalah sumber paternalisme dimana masyarakatnya tergantung kepada tangan negara. Jaminan dan bantuan sosial yang disediakan negara bukanlah hal yang gratis. Penyelenggaraan sebuah negara kesejahteraan membutuhkan banyak regulasi. beberapa regulasi tersebut akan sangat membatasi kebebasan individu. Dengan kata lain, negara mengulurkan tangan dengan catatan individu mau menyerahkan sebagian hak dan kebebasannya. Kritik Habermas adalah: ini adalah hal yang absurd karena bertentangan dengan tujuan awal dari negara kesejahteraan itu sendiri, yaitu memberikan kebebasan yang maksimal kepada warganya dengan memberikan jaminan sosial untuk menjamin individu melaksanakan hak kebebasannya tersebut.

Menurut Habermas, untuk menyelesaikan konflik antara negara kesejahteraan dan kebebasan individu maka dibutuhkan paradigma ketiga, yaitu paradigma hukum prosedural. Menurut paradigma ini, setiap individu atau kelompok politik yang merasa kebebasannya terancam karena kebijakan negara, harus mampu mengklarifikasi kebijakan apa saja yang menurutnya dinilai merugikan. Dan meminta negara untuk mengoreksi cacat yang ada dalam kebijakan tersebut melalui aksi komunikasi. Dari sini, saya memulai tesis saya dengan mencoba menerapkan contoh kasus khusus.

Habermas memberikan contoh gerakan feminis yang menilai negara kesejahteraan masih diskriminatif terhadap kaum perempuan. Sistem kesejahteraan yang dirancang oleh pemerintah tidak membedakan secara jelas kebutuhan gender yang unik dimiliki kaum perempuan. Sistem kesejahteraan yang sebagian besar dirancang oleh kaum pria ditujukan secara massal tanpa membedakan perbedaan kebutuhan yang timbul dari perbedaan gender ini. Dalam paradigma prosedural, kaum feminis dapat melakukan klarifikasi terhadap pemerintah supaya sistem kesejahteraan dikoreksi dan mampu menjawab kebutuhan khusus kaum perempuan.  

Sekarang ini saya sudah memasuki term musim semi. Ada dua mata kuliah yang saya ambil pada term ini. Pertama perbandingan hukum konstitusi yang dimulai pada minggu ke tiga bulan Januari. Mata kuliah ini akan membahas konstitusi-konstitusi negara tertentu seperti Uni Eropa, Rusia, China, Brazil dst. Sedangkan mata kuliah yang kedua adalah HAKI. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, karena Birkbeck bagian dari jaringan kampus yang fokus dengan critical studies, maka materi dari kedua mata kuliah ini pun tidak akan luput dari pembacaan kritis. Terus terang saya sangat menikmati pembacaan kritis ini karena otak saya seperti dipaksa untuk berpikir, menganalisa, dan melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda.

Saya akan mengulas lebih jauh lagi tentang kedua materi tersebut nanti kalau kelas sudah dimulai.